Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

LAPORAN PENYEROBOTAN LAHAN HAMPIR 10 HEKTARE BERGULIR DI POLRES BATU BARA! KUASA HUKUM BUNSENG DESAK KAPOLRES SEGERA BERTINDAK, JANGAN TUNGGU TERJADI BENTROKAN

LAPORAN PENYEROBOTAN LAHAN HAMPIR 10 HEKTARE BERGULIR DI POLRES BATU BARA! KUASA HUKUM BUNSENG DESAK KAPOLRES SEGERA BERTINDAK, JANGAN TUNGGU TERJADI BENTROKAN

BATU BARA – Persoalan dugaan penyerobotan lahan milik Bunseng di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kini menjadi sorotan. Meski laporan telah diterima Polres Batu Bara sejak 5 Agustus 2026, pihak pemilik lahan mengaku hingga kini masih menghadapi gangguan di lokasi tanah yang mereka klaim sebagai hak miliknya.

Kuasa hukum Bunseng, Awaluddin, S.H., mendesak Polres Batu Bara agar segera menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan memberikan kepastian hukum. Ia meminta aparat kepolisian tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga berpotensi memicu konflik fisik di lapangan.

"Kami meminta Polres Batu Bara segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai harus menunggu jatuhnya korban atau terjadi bentrokan terlebih dahulu baru dilakukan tindakan," tegas Awaluddin, S.H., kepada media ini, Minggu (15/11/2026).

Laporan Polisi Sudah Diterima, Penanganan Diminta Tidak Berlarut-larut

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) yang diperlihatkan kepada media, laporan tersebut dibuat pada Rabu, 5 Agustus 2026, melalui KA SPKT Polres Batu Bara. Pelapor tercatat atas nama Budiman, S.H., yang merupakan adik kandung Bunseng.

Dalam laporan itu, Budiman mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dirujuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Persoalan yang dilaporkan berkaitan dengan lahan yang berada di Jalan Simpang Kompil, Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.

Menurut dokumen kepemilikan yang disampaikan kepada media, bidang tanah tersebut memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.29.000004014.0 dengan luas keseluruhan 99.792 meter persegi atau sekitar 9,97 hektare.

Pohon Pisang Ditanam di Lokasi, Pemilik Lahan Merasa Dirugikan

Persoalan semakin memanas. Awaluddin mengungkapkan, pada Kamis (12/11/2026), sejumlah pihak yang mengatasnamakan Kelompok Tani Perjuangan disebut melakukan penanaman pohon pisang di lokasi lahan yang menjadi objek sengketa.

Tindakan tersebut, menurut pihak Bunseng, semakin memperkeruh situasi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan serta kepastian penguasaan lahan.

Awaluddin juga menyebut pihaknya merasa dirugikan akibat tindakan sejumlah orang yang diklaim mengatasnamakan kelompok tani tersebut. Bahkan, ia menyinggung adanya dugaan tindakan intimidatif terhadap pembeli lahan, termasuk seorang pembeli bernama Yatmin dari Desa Lubuk Hulu.

Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri dan diklarifikasi kepada pihak-pihak yang disebutkan agar penanganan perkara berjalan objektif.

Surat Undangan Mediasi Polres, Kelompok Tani Disebut Tidak Hadir

Hal lain yang menjadi perhatian adalah upaya penyelesaian melalui mediasi.

Berdasarkan surat Kantor Hukum Batara Mulia Harahap & Rekan Nomor 02.4/KH.BMH-R/X/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, pihak kuasa hukum telah mengajukan permohonan mediasi dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah.

Selanjutnya, Polres Batu Bara menerbitkan surat undangan mediasi tertanggal 9 November 2026 yang ditujukan kepada Muhammad Jamil. Mediasi dijadwalkan pada Selasa, 10 November 2026, pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruangan Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Batu Bara.

Menurut Awaluddin, pihak Bunseng melalui Budiman, S.H., telah hadir memenuhi undangan tersebut. Namun, pihak kelompok tani yang diundang disebut tidak menghadiri mediasi.

"Klien kami sudah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah. Tetapi ketika pihak yang diundang tidak hadir, tentu persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Proses hukum harus tetap berjalan," ujar Awaluddin.

Riwayat Gugatan di Pengadilan Turut Dipersoalkan

Awaluddin juga menjelaskan bahwa persoalan lahan tersebut bukan perkara yang baru muncul. Menurut keterangannya, pada 2002 Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu pernah menggugat pemilik sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Kisaran dengan perkara Nomor 20/Pdt.G/2002/PN Kis.

Ia menyebut gugatan tersebut ditolak melalui putusan pada 23 April 2003 dan kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

"Perkara tersebut berlanjut sampai kasasi dan gugatan juga dinyatakan ditolak dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2005, dengan Nomor 1853 K/Pdt/2005," jelasnya.

Pihak kuasa hukum menyatakan riwayat perkara tersebut menjadi salah satu dasar yang mereka kemukakan dalam memperjuangkan kepastian hukum atas lahan milik kliennya. Salinan putusan pengadilan perlu diperiksa untuk memastikan ruang lingkup dan objek perkara yang telah diputus.

Awaluddin turut menyampaikan bahwa sebelumnya pihak BPN, kepolisian, dan notaris pernah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap bidang tanah yang diklaim milik Bunseng, termasuk kesesuaian ukuran dengan dokumen kepemilikan.

Kapolres Batu Bara Diminta Turun Tangan

Melihat perkembangan persoalan tersebut, Awaluddin, S.H., secara terbuka meminta Kapolres Batu Bara, AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., memberikan perhatian serius terhadap laporan yang telah disampaikan kliennya.

Menurutnya, kepolisian perlu segera melakukan langkah-langkah penegakan hukum, memeriksa pihak-pihak terkait, mengamankan situasi di lokasi, serta memastikan tidak ada tindakan sepihak yang berpotensi memicu pertikaian.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut klaim kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat yang memiliki dokumen atas tanahnya.

Jangan Sampai Persoalan Lahan Berujung Konflik Fisik

Awaluddin menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum dan menginginkan penyelesaian berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia berharap Polres Batu Bara tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memberikan perkembangan penanganan perkara secara transparan dan profesional.

"Kami tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik terbuka. Kami meminta aparat kepolisian hadir memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Jika ditemukan unsur pidana, proseslah sesuai hukum. Jangan sampai masyarakat mengambil tindakan sendiri karena merasa tidak mendapatkan kepastian," tegasnya.

Kini perhatian tertuju kepada Satreskrim Polres Batu Bara. Akankah laporan yang telah disampaikan sejak 5 Agustus 2026 mendapatkan tindak lanjut yang jelas?

Media ini juga membuka ruang klarifikasi kepada Kapolres Batu Bara, Kasat Reskrim, pihak Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu, termasuk Abdul Rahman dan pihak-pihak lainnya yang disebut dalam persoalan tersebut.

Publik menunggu kepastian. Hukum harus ditegakkan, hak setiap pihak harus dihormati, dan potensi konflik harus dicegah sebelum terlambat.

Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan pihak pelapor dan kuasa hukumnya serta dokumen yang diperlihatkan kepada media. Pihak-pihak yang disebutkan tetap memiliki hak jawab dan asas praduga tak bersalah. (Redaksi)



Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.