DOKUMEN POLRES BATU BARA UNGKAP SURAT PERINTAH PENYIDIKAN SEJAK 26 SEPTEMBER, KOK MASIH MEDIASI? KASUS TANAH BUNSENG JADI SOROTAN!
BATU BARA – Penanganan laporan dugaan penyerobotan tanah milik Bunseng di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kembali menjadi sorotan tajam. Dua dokumen resmi Polres Batu Bara memperlihatkan bahwa perkara tersebut telah ditangani sejak Agustus 2026, bahkan surat undangan mediasi yang diterbitkan November mencantumkan adanya Surat Perintah Penyidikan tertanggal 26 September 2026.
Namun, hingga Senin (16/11/2026), berdasarkan konfirmasi awak media kepada Kasat Reskrim Polres Batu Bara melalui WhatsApp, belum ada penetapan tersangka.
Yang lebih menarik, terdapat perbedaan penyebutan tahapan penanganan perkara dalam surat resmi tersebut. Pada bagian rujukan tercantum Surat Perintah Penyidikan, sedangkan pada uraian isi surat masih tertulis bahwa Unit II Satreskrim sedang melakukan penyelidikan.
Perbedaan ini membutuhkan penjelasan resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang terang mengenai status penanganan laporan tersebut.
SURAT RESMI POLRES CANTUMKAN PERINTAH PENYIDIKAN 26 SEPTEMBER 2026
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP), laporan Budiman, S.H., diterima SPKT Polres Batu Bara pada 5 Agustus 2026 dengan Nomor STTLP/B/274/VIII/2026/SPKT/POLRES BATUBARA/POLDA SUMATERA UTARA.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemakaian tanah tanpa izin dari pihak yang berhak, sebagaimana dirujuk dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960.
Selanjutnya, dalam surat undangan mediasi Polres Batu Bara tertanggal 9 November 2026, Nomor B/274/XI/RES.1.24/2026/Reskrim, tercantum sejumlah rujukan, salah satunya:
Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/235/IX/RES.1.24/2026 tertanggal 26 September 2026.
Fakta administratif tersebut menjadi perhatian penting. Artinya, surat resmi Polres sendiri telah mencantumkan adanya surat perintah penyidikan dalam rangkaian penanganan laporan tersebut.
Akan tetapi, pada bagian isi surat justru disebutkan bahwa Unit II Satreskrim Polres Batu Bara sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana tersebut.
Lantas, bagaimana sebenarnya tahapan penanganan perkara ini? Apakah penyidikan sudah berjalan, atau masih terdapat tahapan penyelidikan yang sedang dilaksanakan?
Pertanyaan ini patut dijawab secara terbuka oleh Polres Batu Bara.
KASAT RESKRIM: SUDAH NAIK SIDIK, TAPI BELUM ADA TERSANGKA
Ketika dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp pada Senin (16/11/2026), Kasat Reskrim Polres Batu Bara memberikan jawaban singkat.
Saat ditanyakan perkembangan perkara, Kasat Reskrim menjawab:
"Sudah naik sidik bang."
Ketika ditanyakan apakah sudah ada penetapan tersangka, jawabannya:
"Belum bang."
Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa perkara tersebut masih dalam proses mediasi.
Bahkan, ketika kembali dimintai penjelasan, ia menegaskan:
"Masih mediasi bang."
Jawaban tersebut semakin memperkuat pentingnya penjelasan resmi mengenai hubungan antara proses mediasi dan penyidikan yang telah disebutkan dalam dokumen kepolisian.
Sebab, masyarakat berhak mengetahui apakah penyidikan tetap berjalan, pemeriksaan apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana tindak lanjut apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.
MEDIASI SUDAH DIUNDANG, TETAPI APA KABAR PENYELESAIAN PERKARANYA?
Dalam surat tertanggal 9 November 2026, Polres Batu Bara mengundang Muhammad Jamil untuk menghadiri mediasi pada Selasa, 10 November 2026, pukul 10.00 WIB di Ruangan Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Batu Bara.
Surat tersebut juga merujuk pada permohonan mediasi dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah dari Kantor Hukum Batara Mulia Harahap & Rekan tertanggal 10 Oktober 2026.
Menurut keterangan kuasa hukum Bunseng, pihak pelapor melalui Budiman, S.H., telah memenuhi undangan tersebut. Namun, pihak kelompok tani yang diundang disebut tidak hadir.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: jika upaya mediasi belum berhasil mempertemukan para pihak, bagaimana kelanjutan proses hukum yang sudah berjalan?
Jangan sampai mediasi justru menimbulkan kesan bahwa perkara pidana yang dilaporkan masyarakat tidak memiliki kejelasan kelanjutan.
Mediasi dapat menjadi ruang penyelesaian sepanjang sesuai ketentuan hukum. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penanganan perkara tetap harus memperoleh kejelasan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
HAMPIR 10 HEKTARE TANAH DIPERSOALKAN, AKTIVITAS DI LOKASI JADI PERHATIAN
Objek tanah yang dilaporkan berada di Jalan Simpang Kompil, Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
Pihak Bunseng menyebut bidang tanah tersebut memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.29.000004014.0 dengan luas keseluruhan 99.792 meter persegi atau sekitar 9,97 hektare.
Dalam uraian laporan, pelapor juga menyampaikan adanya dugaan pemasangan spanduk oleh sejumlah orang yang disebut berkaitan dengan Kelompok Tani Perjuangan.
Pihak pelapor mempersoalkan dasar pemasangan spanduk tersebut dan mengklaim telah memiliki dokumen kepemilikan tanah.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pada 12 November 2026, menurut keterangan pihak Bunseng, terjadi aktivitas penanaman pohon pisang di atas lahan yang menjadi objek persoalan.
Kuasa hukum Bunseng, Awaluddin, S.H., juga menyampaikan dugaan intimidasi terhadap pihak pembeli tanah, termasuk seseorang bernama Yatmin.
Seluruh dugaan tersebut harus diperiksa secara objektif dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan dasar dan bukti masing-masing.
AWALUDDIN: JANGAN SAMPAI PROSES HUKUM HANYA BERPUTAR DI MEDIASI
Kuasa hukum Bunseng, Awaluddin, S.H., meminta Kapolres Batu Bara, AKBP Dony Satria Wicaksono, S.I.K., M.H., CPHR., CBA., memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut.
Menurutnya, kliennya sudah menempuh jalur resmi dan mengikuti proses yang diminta kepolisian.
"Kami menghormati proses hukum. Namun, kami juga meminta kejelasan. Dalam surat Polres sudah tercantum Surat Perintah Penyidikan tanggal 26 September 2026. Kasat Reskrim juga menyampaikan perkara sudah naik sidik. Lalu bagaimana perkembangan penyidikannya? Apa yang sudah dilakukan penyidik? Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa mendapatkan penjelasan," tegas Awaluddin.
Ia meminta penyidik segera memberikan perkembangan penanganan perkara, memeriksa seluruh pihak yang berkaitan, meneliti dokumen kepemilikan, serta mencocokkan objek tanah dengan riwayat putusan pengadilan.
"Kami tidak meminta seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta hukum ditegakkan secara profesional. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai aturan. Jika tidak, sampaikan hasilnya secara terbuka. Yang kami perjuangkan adalah kepastian hukum," ujarnya.
KAPOLRES BATU BARA HARUS MENJAWAB PERTANYAAN PUBLIK!
Dari dokumen dan keterangan yang diperoleh awak media, terdapat sejumlah pertanyaan penting yang membutuhkan penjelasan resmi:
Mengapa surat undangan mediasi mencantumkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 26 September 2026, tetapi uraian surat masih menyebut proses penyelidikan?
Apakah penyidikan sudah benar-benar berjalan dan tindakan penyidikan apa yang telah dilakukan?
Apakah seluruh pihak yang berkaitan dengan laporan sudah diperiksa?
Bagaimana hasil mediasi tanggal 10 November 2026?
Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, bagaimana kelanjutan penanganan perkara?
Apa langkah kepolisian untuk mencegah potensi konflik di atas lahan yang sedang dipersoalkan?
Pertanyaan ini bukan untuk menyudutkan institusi kepolisian, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelayanan dan penegakan hukum.
JANGAN BIARKAN LAPORAN MASYARAKAT KEHILANGAN KEPASTIAN!
Kapolres Batu Bara diharapkan segera memberikan penjelasan dan memastikan jajaran Satreskrim bekerja secara profesional, transparan, objektif, serta sesuai ketentuan hukum.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan nomor laporan, surat undangan, ataupun jawaban singkat melalui WhatsApp. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan perkara dan kepastian atas proses hukum yang sedang berjalan.
Apalagi, persoalan tanah yang melibatkan klaim dari beberapa pihak berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak ditangani dengan baik.
KAPOLRES BATU BARA, JANGAN TUNGGU PERSOALAN INI MELEDAK MENJADI KONFLIK ANTARWARGA. BERIKAN KEPASTIAN HUKUM!
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Batu Bara, Kasat Reskrim Polres Batu Bara, pihak Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu, Muhammad Jamil, Abdul Rahman, serta seluruh pihak yang berkaitan. (Redaksi)
