Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

PROYEK REHABILITASI BENDUNG DESA LALANG SENILAI Rp12,15 MILIAR DISOROT! PASANG BATU DI DALAM AIR, K3 DIPERTANYAKAN, KONSULTAN PENGAWAS TAK TERLIHAT

PROYEK REHABILITASI BENDUNG DESA LALANG SENILAI Rp12,15 MILIAR DISOROT! PASANG BATU DI DALAM AIR, K3 DIPERTANYAKAN, KONSULTAN PENGAWAS TAK TERLIHAT

BATU BARA — Proyek rehabilitasi bendung di Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, yang merupakan bagian dari pekerjaan sambungan Simodong (PHTC-5b), kini menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp12.154.739.458 itu memunculkan sejumlah pertanyaan serius terkait pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV AA GROUP dengan nomor kontrak 602/915/UPTD-PSDA-BB/2026, tertanggal 24 Juli 2026. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 150 hari kalender, mulai 24 Juli hingga 20 Desember 2026.

Namun, hasil pantauan dan dokumentasi lapangan pada Jumat (13/11/2026) memperlihatkan sejumlah kondisi pekerjaan yang patut mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses pengadukan material semen yang dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana. Dalam dokumentasi yang diperoleh, tidak terlihat penggunaan mesin pengaduk beton (molen) pada aktivitas tersebut.

Selain itu, terlihat aktivitas pemasangan batu padas di area aliran air yang cukup dalam. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai metode pelaksanaan, kesiapan pekerjaan dasar, serta penerapan prosedur teknis untuk memastikan kekuatan konstruksi.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah dugaan tidak adanya pondasi bawah sebagaimana yang dipertanyakan dari hasil pengamatan visual di lapangan. Kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.

Ironisnya, di tengah pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp12 miliar tersebut, sebuah mesin pompa air terlihat berada di lokasi, tetapi berdasarkan pengamatan pelapor, mesin tersebut tidak terlihat digunakan saat pekerjaan berlangsung. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai metode pengeringan area kerja dan pengendalian air selama proses konstruksi.

K3 PEKERJA DAN PENGAWASAN PROYEK IKUT DIPERTANYAKAN

Tak hanya persoalan teknis, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.

Dalam dokumentasi lapangan, terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang memadai. Padahal, pekerjaan konstruksi di area berair dan berlumpur memiliki risiko kecelakaan yang tidak boleh dianggap sepele.

Keselamatan pekerja semestinya menjadi kewajiban utama pelaksana proyek, bukan sekadar formalitas yang hanya dipenuhi ketika ada pemeriksaan.

Lebih jauh, keberadaan konsultan pengawas juga menjadi tanda tanya. Berdasarkan pantauan saat kegiatan pekerjaan berlangsung, tidak terlihat konsultan pengawas berada di lokasi.

Padahal, berdasarkan papan informasi proyek, konsultan pengawas tercantum sebagai CV Wahana Inspirasi Bersama, sementara konsultan perencana tercantum CV Deverian Consultant.

Pertanyaannya, bagaimana pengawasan terhadap mutu material, metode pemasangan batu, pekerjaan pondasi, hingga keselamatan pekerja dapat dipastikan apabila pengawas tidak terlihat berada di lapangan saat pekerjaan berlangsung?

Apakah pengawasan telah dilakukan secara berkala dan terdokumentasi? Ataukah terdapat mekanisme pengawasan lain yang belum diketahui publik?

Hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait.

SYAHARUDDIN LRKRI DESAK APH DAN BPK TURUN TANGAN

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Harian Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Syaharuddin, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan serta audit terhadap pelaksanaan proyek rehabilitasi bendung tersebut.

Menurutnya, proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah tidak menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

"Uang rakyat bukan uang pribadi. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dipertanggungjawabkan. Kami meminta APH dan BPK turun langsung melakukan pemeriksaan, mulai dari administrasi kontrak, penggunaan anggaran, volume pekerjaan, kualitas material, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis," tegas Syaharuddin.

Ia juga meminta agar instansi teknis tidak hanya mengandalkan laporan administratif dari pelaksana proyek, melainkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan.

Menurutnya, dugaan persoalan pondasi, pemasangan batu di area berair, penggunaan alat kerja, serta penerapan K3 harus diperiksa secara objektif oleh tenaga ahli yang berkompeten.

"Jangan sampai proyek bernilai Rp12,15 miliar hanya terlihat berjalan secara fisik, tetapi kualitas dan pertanggungjawabannya tidak diperiksa secara serius. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, silakan buktikan melalui pemeriksaan teknis yang terbuka," lanjutnya.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN PIHAK TERKAIT

Kini, perhatian publik tertuju kepada UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bah Bolon, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara, pihak kontraktor CV AA GROUP, serta konsultan pengawas.

Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab: apakah pemasangan batu telah sesuai gambar kerja? Bagaimana kondisi pondasi dasar konstruksi? Apakah metode pengerjaan di dalam air telah memenuhi spesifikasi teknis? Bagaimana penerapan K3? Dan sejauh mana konsultan pengawas menjalankan tanggung jawabnya?

Pihak kontraktor, konsultan pengawas, maupun dinas terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan atas temuan serta pertanyaan tersebut.

Sebab, proyek rehabilitasi bendung bukan pekerjaan biasa. Kualitas konstruksi berkaitan langsung dengan fungsi bangunan air dan kepentingan masyarakat.

Jangan sampai anggaran miliaran rupiah selesai dibelanjakan, tetapi kualitas pekerjaan justru menyisakan persoalan. Uang rakyat harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar bangunan yang selesai secara administratif.

LRKRI menegaskan akan terus mendorong transparansi dan pengawasan agar pelaksanaan proyek pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Sigit Widiyanto)


Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.