PORTAL JALAN SIMPANG GAMBUS DISOROT: TANPA PENERANGAN, PERSEMPIT AKSES DAN DIDUGA HAMBAT ARMADA DAMKAR
BATU BARA - GRITVNEWS.COM - Keberadaan sebuah portal yang terpasang di ruas jalan kawasan Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan, Rabu 12/8/2026.
Portal tersebut dinilai bukan sekadar mempersempit ruang gerak kendaraan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diterima, portal berwarna hitam-putih tersebut berdiri di badan jalan dan tampak mempersempit akses kendaraan yang melintas. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena pada portal tersebut tidak terlihat adanya lampu penerangan maupun perangkat pemantul cahaya yang memadai.
Persoalannya bukan hanya soal kenyamanan berlalu lintas. Jika benar portal tersebut berada pada akses jalan umum dan mengganggu kelancaran kendaraan, maka keberadaannya patut segera diperiksa oleh instansi berwenang.
Lebih serius lagi, portal yang mempersempit akses jalan dapat menjadi persoalan keselamatan ketika kendaraan prioritas harus melintas dalam keadaan darurat.
JANGAN TUNGGU ADA KORBAN
Dalam situasi kebakaran, setiap detik sangat berharga. Armada Pemadam Kebakaran membutuhkan akses jalan yang cukup untuk bergerak cepat menuju lokasi kejadian.
Jika sebuah portal membuat kendaraan Damkar sulit atau bahkan tidak dapat melintas, konsekuensinya bukan lagi sekadar persoalan portal jalan. Keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat bisa ikut dipertaruhkan.
Karena itu, apabila benar terdapat kondisi seperti yang dikeluhkan masyarakat, pemerintah daerah tidak seharusnya menunggu sampai terjadi kecelakaan atau keterlambatan penanganan kebakaran baru kemudian bertindak.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang bertanggung jawab apabila akses darurat terhambat ketika masyarakat sedang membutuhkan pertolongan?
UU LLAJ MELARANG GANGGUAN FUNGSI JALAN
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan. Pasal 274 mengatur ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, dengan ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp24 juta.
Namun, penerapan pasal tersebut tentu membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh aparat atau instansi yang berwenang. Karena itu, keberadaan portal di Simpang Gambus perlu diperiksa secara objektif: apakah berada di ruang jalan umum, siapa yang memasangnya, apakah memiliki izin, apakah sesuai ketentuan teknis, dan sejauh mana keberadaannya mengganggu fungsi jalan.
UU LLAJ juga menempatkan kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas sebagai salah satu pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.
DISHUB DIMINTA TURUN TANGAN
Sorotan kini diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Dinas Perhubungan, Satpol PP serta instansi yang berkaitan dengan keselamatan dan penanggulangan kebakaran.
Masyarakat meminta dilakukan peninjauan langsung ke lokasi, pengukuran lebar jalan dan portal, pemeriksaan status serta izin pemasangan, sekaligus memastikan apakah portal tersebut memenuhi ketentuan keselamatan lalu lintas dan tidak menghambat akses kendaraan darurat.
Jika hasil pemeriksaan menyatakan portal tersebut melanggar ketentuan atau mengganggu fungsi jalan, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.
Penataan atau pembongkaran harus dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Sebab, keselamatan pengguna jalan tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.
PUBLIK BERHAK MEMPERTANYAKAN
Keberadaan portal di jalan yang digunakan masyarakat pada akhirnya menjadi pertanyaan publik.
Apakah portal tersebut memiliki izin?
Siapa yang memasang?
Atas dasar kewenangan apa jalan dipersempit?
Apakah sudah dilakukan kajian keselamatan lalu lintas?
Dan yang paling penting, apakah armada Damkar benar-benar dapat melintas dengan cepat ketika terjadi kebakaran?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
Pemerintah daerah juga dituntut tidak melakukan pembiaran apabila setelah pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran. Penegakan aturan harus berlaku sama, tanpa melihat siapa pemilik atau pihak yang berkepentingan dengan keberadaan portal tersebut.
WARGA BISA MENYAMPAIKAN PENGADUAN
Masyarakat yang memiliki bukti dan ingin menyampaikan pengaduan dapat menggunakan kanal resmi SP4N-LAPOR!, yang merupakan sistem pengaduan pelayanan publik nasional dan menerapkan prinsip no wrong door policy, sehingga laporan dapat diteruskan kepada instansi yang berwenang.
Dokumentasi berupa foto kondisi portal, lokasi, ukuran perkiraan, serta keterangan mengenai potensi terhambatnya kendaraan darurat dapat dilampirkan agar pemerintah memiliki bahan untuk melakukan pemeriksaan.
PEMERINTAH JANGAN MENUNGGU MUSIBAH
Portal memang dapat dibuat untuk mengatur akses. Tetapi ketika sebuah portal justru mempersempit jalan umum, tidak terlihat jelas pada malam hari, dan berpotensi menghambat kendaraan darurat, maka persoalannya harus dilihat dari sisi keselamatan publik, bukan semata-mata kepentingan akses suatu lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara diminta segera turun ke lapangan.
Jangan sampai portal baru dibongkar setelah terjadi korban. Jangan sampai sirene Damkar sudah meraung, tetapi akses jalan justru menjadi penghalang.
Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama, dan jalan umum harus tetap menjamin akses yang aman bagi seluruh pengguna, terutama kendaraan yang sedang menjalankan tugas darurat.
Hingga berita ini ditayangkan, GRITV NEWS masih menunggu keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara, terkait keberadaan portal di kawasan Simpang Gambus tersebut. (Red)
