LAPORAN PANSUS PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA
Turut Hadir :
• WAKIL KETUA DPRD BAPAK NURHAJI
• WAKIL KETUA DPRD BAPAK RODIAL
• BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH WAKIL BUPATI BAPAK SYAFRIZAL,SE.,MAP
• PLT SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA BAPAK HARDIMAN SIHOMBING,S.STP.,M.SP
• SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA
• OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA
Berikut kami sampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN
secara umum Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Pansus Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Hasil Pembahasan Pansus Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Daerah Pembangunan Batra Berjaya layak untuk ditindaklanjuti dan disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Batu Bara. Harapan kami, seluruh catatan, dan rekomendasi yang telah diuraikan dapat menjadi bahan evaluasi yang serius demi peningkatan kinerja kedepan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, utuh, bertanggung jawab serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
YANG DIBACAKAN OLEH IBU: RACHEL RISMAULI PARANGINANGIN,SS.
2. FRAKSI GERINDRA
FRAKSI PARTAI GERINDRA MEMANDANG BAHWA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MERUPAKAN LANGKAH STRATEGIS DALAM RANGKA PENYESUAIAN TERHADAP AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH. PERUBAHAN INI DIHARAPKAN MAMPU MEMPERKUAT IDENTITAS BUMD SEBAGAI ENTITAS BISNIS MILIK DAERAH YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN PELAYANAN SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
SELAIN ITU, FRAKSI PARTAI GERINDRA MENILAI BAHWA KEBERADAAN PERSERODA PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA HARUS MENJADI INSTRUMEN PENTING DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH, MENGOPTIMALKAN POTENSI USAHA YANG DIMILIKI KABUPATEN BATU BARA, SERTA MENINGKATKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN USAHA YANG SEHAT DAN BERKELANJUTAN. RANPERDA INI JUGA TELAH DILENGKAPI DENGAN RENCANA BISNIS, ROADMAP PENGEMBANGAN USAHA, SERTA ANALISIS KELAYAKAN YANG MENJADI DASAR DALAM PENGEMBANGAN BERBAGAI SEKTOR USAHA YANG AKAN DIJALANKAN
OLEH PERSERODA.
FRAKSI GERINDRA MENYATAKAN MENERIMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH (PERDA) KAMI BERKEYAKINAN BAHWA DENGAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM INI, PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA (PERSERODA) AKAN MENJELMA MENJADI BUMD YANG SEHAT, PROFESIONAL, BERDAYA SAING, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT KABUPATEN BATU BARA.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : MUHAMMAD SAFI’I.
3. FRAKSI PKS
Terkait perubahan bentuk hukum PT. Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Batra Berjaya, Fraksi PKS memberi apresiasi atas kinerja Pansus yang telah berkontribusi maksimal serta penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyelesaian pembahasannya. Fraksi PKS merujuk pada tahapan administratif yang mesti diselesaikan terlebih dahulu agar perubahan bentuk hukum ini dapat ditindak lanjuti menjadi Peraturan Daerah, yaitu tentu saja hasil fasilitasi oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara yang kemudian telah diterima oleh Pansus dalam surat Provinsi Sumatera Utara tertanggal 24 juli 2026. Kemudian menurut kami, selain urusan administratif, sangat penting bagi PT. Pembangunan Batra Berjaya untuk memiliki Rencana Bisnis yang terperinci sebagai langkah perencanaan yang serius untuk memulai memanaskan kembali ‘mesin’ yang sudah lama mati ini. Fraksi PKS senang ketika ranperda ini telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Rencana Bisnis untuk jangka 5 tahun ke depan lengkap dengan kajian akademisnya, Akta Notaris pendirian dan hasil RUPS perubahan bentuk hukumnya, kemudian terdapat juga Laporan Keuangan yang memuat laporan liabilitas dan ekuitas modal yang telah disertakan dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan tentu saja hasil penilaian KPKNL terhadap aset yang dimiliki PT. Pembangunan Batra Berjaya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, Fraksi PKS ingin juga meminta salinan dokumen-dokumen tersebut untuk dibaca dan menjadi arsip berharga bagi Fraksi PKS.
Terkahir, Fraksi PKS menitipkan pesan dan harapan, yang juga mungkin menjadi pesan dan harapan kita semua di ruangan ini, bahwa Perseroda Pembangunan Batra Berjaya, ke depan harus mampu bergerak maju dan mengembangkan sektor usaha yang relevan dengan kondisi terkini, kemudian memaksimalkan aset yang dimiliki saat ini sehingga selanjutnya dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : AGUNG SETIAWAN,SE.
4. FRAKSI PAN
Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus dan dokumen pendukung yang telah dilengkapi, Fraksi PAN berharap Pemerintah Daerah bersama manajemen Perseroda dapat menjalankan perusahaan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga kehadiran BUMD benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Setelah mencermati Laporan Pansus Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPJP) APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025. Fraksi PAN dengan mempertimbangkan dari segala aspek, melalui Pendapat Akhir ini menyatakan:
Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirahim bahwa Fraksi PAN Menerima dan Menyetujui Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya Menjadi Perusahaan Daerah Pembangunan Batra Berjaya
YANG DIBACAKAN OLEH IBU: CHAIRUL BARIAH,S.M.
5. FRAKSI KDRI
FRAKSI KDRI MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN PANSUS TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PANSUS RPJP APBD TAHUN 2025 DAN LAPORAN PANSUS RANPERDA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BATRA BERJAYA MENJADI PERUSHAAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BATRA BERJAYA, DAN KAMI JUGA MENGUCAPKAN UCAPAN TERIMAH KASIH KEPADA ANGGOTA PANSUS DAN YANG TELAH BEKERJA KERAS DENGAN PENUH SEMANGAT UNTUK MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA YANG BAIK. KAMI FRAKSI KDRI MENGASPRESIASI PANSUS YANG TELAH BEKERJA SAMA DENGAN TAPD, BPK DAN OPD YANG TERKAIT.
FRAKSI KDRI MENYATAKAN SETUJU/MENYETUJUI TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BATRA BERJAYA MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PERSEROAN TERBATAS BATRA BERJAYA. UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK : H.ROHADI,S.P.,M.H.
6. FRAKSI KPN
FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL JUGA MENYAMPAIKAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA PANSUS BUMD YANG TELAH BEKERJA KERAS SECARA CERMAT, KRITIS DAN MENDALAM DALAM MEMBAHAS RANPERDA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA INI SAMPAI KEPADA TAHAP FINALISASI ATAS HASIL PEMBAHASAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD BERSAMA TAPD.
BERDASARKAN PEMBAHASAN YANG DILAKUKAN DAN SESUAI DENGAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA DAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ISI SURAT PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 100.3.2/6236/2026 TANGGAL 24 JULI 2026 PERIHAL : FASILITASI RANPERDA KABUPATEN BATU BARA. DAN BERDASARKAN HASIL PENCAPAIAN, EVALUASI, SERTA SELURUH PROSES PEMBAHASAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK-RI, DENGAN MEMOHON RIDHO ALLAH SWT, SERTA MENGUCAPKAN BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, “FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN NASIONAL MENYATAKAN MENERIMA DAN MENYETUJUI RANPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSERODA PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA.
YANG DIBACAKAN OLEH BAPAK: SURIADI,SH.
