RAPAT PARIPURNA LAPORAN PANSUS BUMD
Batubara – DPRD Batubara menggelar Rapat Paripurna Laporan Pansus BUMD, Rabu (22/7/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batubara.
Turut Hadir :
• WAKIL KETUA DPRD BAPAK NURHAJI
• WAKIL KETUA DPRD BAPAK RODIAL
• BUPATI KAB. BATU BARA YANG DIWAKILKAN OLEH SETDA BAPAK RUSIAN HERI,S.SOS.,M.AP
• PLT SEKRETARIS DPRD KAB. BATU BARA YANG DI WAKILKAN OLEH KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN BAPAK HERRYAWAN,ST.,M,SI
• SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. BATU BARA
• OPD DAN UNSUR FORKOPIMDA KAB. BATU BARA
BERIKUT HASIL LAPORAN PANSUS BUMD YANG DI SAMPAIKAN OLEH WAKIL KETUA PANSUS BUMD BAPAK ANDRIANSYAH, S.H.
BERDASARKAN PEMBAHASAN YANG DILAKUKAN DAN SESUAI DENGAN PROSES FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ISI SURAT SURAT PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 100.3.2/6000/2026 TANGGAL 16 JULI 2026 PERIHAL; FASILITASI RANPERDA KABUPATEN BATU BARA. PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA, MENYIMPULKAN :
1. SECARA TEGAS UNTUK TIDAK MENCATATKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA ASET BERGERAK TERSEBUT SEBAGAI BAGIAN DARI MODAL DASAR PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA (PERSERODA), SEBELUM ASET BERGERAK TERSEBUT DINILAI OLEH LEMBAGA PROFESIONAL DAN MEMPEROLEH NILAI RIIL PADA SAAT INI. SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM MATRIKS BIRO PEREKONOMIAN YANG MENJELASKAN APABILA PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA BARANG MILIK DAERAH MAKA YANG DICANTUMKAN ADALAH HASIL NILAI RIIL ASET YANG TELAH DIHITUNG LEMABAGA PROFESIONAL (KJPP).
2. MENYARANKAN KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PIHAK PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA YANG MEMBIDANGI ASET UNTUK MENGEVALUASI DAN MEMBATALKAN SERAH TERIMA ASET BERGERAK ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA (PERSERODA) SERTA MENYARANKAN KEPADA DIREKTUR UNTUK TIDAK MENERIMA ASET BERGERAK TERSEBUT SEBAGAI BAGIAN DARI PENYERTAAN MODAL DAERAH SEBELUM DILAKUKAN PENILAIAN OLEH LEMBAGA PROFESIONAL.
3. MENYARANKAN KEPADA OPD PENGUSUL, DIREKTUR BUMD, DAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB BATU BARA UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN LAMPIRAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM POIN NOMOR 5 SURAT PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 100.3.2/6000/2026, SERTA MENYAMPAIKAN DOKUMEN TERSEBUT SECEPATNYA KEPADA BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA SEKALIGUS MELAKUKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI SERTA FASILITASI ULANG TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA KEPADA BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA.
4. MEMBERIKAN WAKTU SELAMA 7 HARI KERJA KEPADA OPD PENGUSUL, DIREKTUR BUMD, DAN BAGIAN HUKUM SETDAKAB BATU BARA UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN LAMPIRAN SEBAGAIMANA YANG TERCANTUM DALAM POIN NOMOR 5 SURAT PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 100.3.2/6000/2026, SERTA MENYAMPAIKAN DOKUMEN TERSEBUT SECEPATNYA KEPADA BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA, UNTUK SELANJUTNYA HASIL DARI KOORDINASI DAN KONSULTASI SERTA FASILITASI TERSEBUT KEMBALI DIBAHAS BERSAMA DENGAN PANITIA KHUSUS DAN DILAPORKAN KEMBALI DALAM RAPAT PARIPURNA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN FRAKSI-FRAKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA.
