Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

RP611 JUTA REVITALISASI SD 20 PERUPUK DISOROT: DIDUGA DIPIHakketigakan, K3 PEKERJA DIPERTANYAKAN

RP611 JUTA REVITALISASI SD 20 PERUPUK DISOROT: DIDUGA DIPIHakketigakan, K3 PEKERJA DIPERTANYAKAN

LRKRI DESAK DINAS PENDIDIKAN BATU BARA TURUN KE LAPANGAN, PUBLIK MINTA TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA APBN

BATU BARA — Proyek revitalisasi UPT SD 20 Perupuk, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang tercantum memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp611.982.651, menuai sorotan, Kamis 22/10/2026.

Bukan tanpa alasan. Pelaksanaan proyek tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Tim investigasi di lapangan menemukan adanya dugaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal, mekanisme revitalisasi satuan pendidikan pemerintah menggunakan pola swakelola dengan melibatkan unsur satuan pendidikan dan masyarakat.

Tak hanya soal pelaksana. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan. Sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan alat pelindung diri secara memadai ketika melakukan pekerjaan konstruksi.

Pertanyaan lain muncul terkait keberadaan tenaga teknis atau pengawas di lokasi. Saat dilakukan pemantauan, tim investigasi mengaku tidak melihat konsultan pengawas berada di lokasi pekerjaan.

Kondisi tersebut tentu perlu mendapat penjelasan. Sebab, proyek yang menggunakan uang negara bukan sekadar persoalan bangunan berdiri atau tidak berdiri. Ada mekanisme, standar keselamatan, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban anggaran yang harus dipenuhi.

RP611 JUTA UANG NEGARA, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Nilai bantuan sebesar Rp611.982.651 sebagaimana tercantum pada papan informasi proyek bukan angka kecil.

Pertanyaan publik pun menjadi relevan: siapa pelaksana sebenarnya? Bagaimana mekanisme swakelolanya? Siapa yang mengawasi? Dan apakah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana anggaran biaya serta ketentuan program?

Jika benar pekerjaan dialihkan kepada pihak ketiga di luar mekanisme yang diperbolehkan, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius oleh pihak berwenang.

Namun demikian, dugaan tersebut tetap membutuhkan verifikasi, pemeriksaan administrasi, dan pembuktian sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran hukum.

LRKRI DESAK KADIS PENDIDIKAN TURUN LANGSUNG

Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI) meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tidak tinggal diam.

Mariono dari LRKRI mendesak Kepala Dinas Pendidikan Batu Bara turun langsung melihat kondisi proyek.

“Kadis Pendidikan harus turun ke lapangan. Jangan hanya melihat laporan administratif. Lihat langsung bagaimana pekerjaan dilaksanakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana pengawasannya,” ujar Mariono.

Menurutnya, program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kalau memang swakelola, tunjukkan mekanismenya. Kalau ada pihak ketiga, harus dijelaskan dasar dan kedudukannya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat papan proyek, sementara pelaksanaan di lapangan tidak jelas,” tegasnya.

K3 PEKERJA JANGAN DIABAIKAN

Selain dugaan penggunaan pihak ketiga, keselamatan pekerja juga menjadi perhatian.

Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan. Karena itu, penggunaan alat pelindung diri dan penerapan standar keselamatan kerja semestinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan.

Jangan sampai sekolah dibangun untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak, tetapi keselamatan orang yang membangunnya justru diabaikan.

Pertanyaan mengenai K3 ini juga layak dijawab oleh pihak pelaksana dan pengawas proyek.

JANGAN SAMPAI PROGRAM PENDIDIKAN MENJADI RUANG GELAP PENGELOLAAN ANGGARAN

Program revitalisasi sekolah pada dasarnya bertujuan memperbaiki fasilitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak.

Karena itu, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata bagi sekolah dan peserta didik.

Publik tidak membutuhkan proyek yang hanya selesai secara fisik. Publik membutuhkan proyek yang selesai secara benar.

Jika terdapat dugaan penyimpangan, maka mekanisme pengawasan pemerintah daerah, inspektorat maupun aparat penegak hukum dapat digunakan sesuai kewenangan masing-masing.

Sebaliknya, apabila seluruh pelaksanaan telah sesuai aturan, pihak sekolah dan pelaksana juga berhak memberikan klarifikasi dan menunjukkan dokumen pendukung kepada publik.

Dengan demikian, polemik tidak berhenti sebagai tudingan, tetapi dapat diuji berdasarkan data, dokumen dan fakta lapangan.

KEPALA SEKOLAH BELUM BERIKAN KLARIFIKASI

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala UPT SD 20 Perupuk belum berhasil dikonfirmasi mengenai dugaan pihak ketiga, penerapan K3, keberadaan pengawas teknis, serta mekanisme pelaksanaan proyek revitalisasi senilai Rp611.982.651 tersebut.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Sekolah, P2SP, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, pelaksana pekerjaan maupun pihak terkait lainnya.

Sebab dalam sebuah proyek yang menggunakan uang negara, transparansi bukan pilihan—melainkan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. (Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.