Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

PROYEK SMPN 1 TALAWI DISOROT: PLANG TAK TERLIHAT, PEKERJA DIDUGA TAK BER-K3, PENGAWAS DIPERTANYAKAN

PROYEK SMPN 1 TALAWI DISOROT: PLANG TAK TERLIHAT, PEKERJA DIDUGA TAK BER-K3, PENGAWAS DIPERTANYAKAN

BATU BARA — Proyek pekerjaan di lingkungan UPTD SMP Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batu Bara, menuai sorotan. Sejumlah persoalan ditemukan di lapangan, mulai dari tidak terlihatnya plang informasi proyek, pekerja yang diduga tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), hingga keberadaan konsultan pengawas yang dipertanyakan.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Namun, plang proyek yang semestinya menjadi salah satu sumber informasi bagi publik tidak terlihat di lokasi pekerjaan.

Ketiadaan informasi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, pelaksana, waktu pelaksanaan, maupun pihak yang bertanggung jawab membuat masyarakat sulit mengetahui secara transparan proyek yang sedang dikerjakan menggunakan anggaran pemerintah tersebut.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam dokumentasi lapangan, terlihat seorang pekerja melakukan aktivitas di bagian atas bangunan tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang tampak memadai.

Jika kondisi tersebut benar adanya, maka aspek keselamatan pekerja patut menjadi perhatian serius. Proyek pemerintah tidak semestinya hanya mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga wajib memperhatikan keselamatan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

PEKERJA DARI LUAR TALAWI, DIDUGA DIPIHakketigakan

Sorotan juga mengarah pada tenaga kerja yang berada di lokasi. Informasi yang diterima tim investigasi menyebutkan adanya pekerja yang disebut-sebut berasal dari luar Kecamatan Talawi.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan bahwa pekerjaan dipihak ketigakan, meski hal itu tentunya masih memerlukan penjelasan dan pembuktian dari pihak yang berwenang.

Pertanyaan publik menjadi semakin besar apabila pekerjaan tersebut memang menggunakan mekanisme swakelola. Sebab, apabila benar dikelola secara swakelola, masyarakat berhak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana penggunaan anggarannya.

KONSULTAN PENGAWAS TAK TERLIHAT

Tim dari Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI) yang melakukan pemantauan di lapangan juga menyatakan tidak menemukan konsultan pengawas berada di lokasi saat kegiatan berlangsung.

Ketiadaan pengawas di lapangan tentu menimbulkan pertanyaan: siapa yang memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis? Siapa yang mengawasi penggunaan material? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab, terlebih pekerjaan tersebut berkaitan dengan fasilitas pendidikan yang digunakan oleh para siswa.

LRKRI: JANGAN SAMPAI PROGRAM PEMERINTAH JADI CELAH KEBocoran ANGGARAN

Mariono dari LRKRI meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, ikut melakukan pengawalan dan pendampingan hukum terhadap program strategis pemerintah apabila memang diperlukan.

Menurutnya, pengawasan sejak awal penting dilakukan untuk mencegah potensi korupsi, kebocoran anggaran, intervensi pihak luar, maupun praktik-praktik lain yang dapat merugikan keuangan negara.

“Program pemerintah harus dikawal secara transparan. Jangan sampai niat baik pemerintah membangun sarana pendidikan justru membuka ruang terjadinya penyimpangan,” demikian poin yang disampaikan Mariono.

LRKRI juga menyoroti pentingnya peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan Komite Sekolah dalam memastikan pengelolaan kegiatan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, wali murid, komite sekolah dan pengawas lokal memiliki hak untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan, terutama apabila ditemukan dugaan pengarahan vendor, penyimpangan mekanisme swakelola, atau pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

KEPALA SEKOLAH BELUM BERHASIL DIKONFIRMASI

Saat tim LRKRI melakukan pemantauan pada Kamis, 22 Oktober 2026, Mariono menyebut pihaknya belum berhasil menemui Kepala SMP Negeri 1 Talawi untuk memperoleh penjelasan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Konfirmasi dari pihak sekolah sangat penting agar seluruh tudingan dan dugaan yang berkembang tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah belum berhasil dikonfirmasi mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, nilai anggaran, pihak pelaksana, keberadaan konsultan pengawas, penggunaan tenaga kerja, serta penerapan K3 di lokasi.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan pihak sekolah.

Sebab, ketika uang negara digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, maka masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran mengalir, siapa yang mengerjakan, bagaimana pekerjaan diawasi, dan apakah hasilnya benar-benar sesuai dengan aturan serta kebutuhan sekolah.

Jangan sampai proyek untuk mencerdaskan anak bangsa justru menyisakan tanda tanya besar di balik pagar sekolah. (Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.