Mafia BBM Subsidi Disorot, Aliansi GEMBARA Kepung Disnaker dan DPRD Batu Bara: DPRD Janji Gelar RDP, Massa Tagih Tindakan Nyata
BATU BARA - Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Masyarakat Batu Bara (GEMBARA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Batu Bara dan Kantor DPRD Kabupaten Batu Bara, Rabu (22/7/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik mafia BBM subsidi yang dinilai semakin merugikan masyarakat.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi GEMBARA, Ridho Hamdani, menegaskan bahwa masyarakat sudah tidak bisa lagi mentolerir dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang diduga berlangsung secara sistematis.
"Kami turun ke jalan karena sudah muak dengan praktik mafia BBM subsidi yang merajalela di Kabupaten Batu Bara. Rakyat kecil harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi, sementara mafia dengan mudah memborong ratusan liter. Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan," tegas Ridho di hadapan massa aksi.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, M. Safi'i, S.H., yang turun menemui para demonstran dan menerima aspirasi mereka.
Ridho Hamdani mengapresiasi langkah Ketua DPRD yang dinilai menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
"Kami mengapresiasi langkah cepat Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara yang langsung menemui massa aksi di tengah-tengah kami. Ini menjadi sinyal positif bahwa DPRD berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Dalam dialog bersama massa, Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara menyatakan komitmennya untuk segera memanggil seluruh pihak terkait dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengusut dugaan praktik mafia BBM subsidi di Kabupaten Batu Bara.
Komitmen tersebut disambut positif oleh massa, namun mereka menegaskan akan terus mengawal realisasinya.
"Kami menunggu realisasinya, bukan sekadar janji. Persoalan ini harus dibongkar secara transparan agar masyarakat mendapatkan keadilan," lanjut Ridho.
Disnaker Janji Lakukan Cross Check ke Seluruh SPBU
Dalam audiensi di Kantor Disnaker Kabupaten Batu Bara, perwakilan dinas menyampaikan akan segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Namun, GEMBARA mengingatkan agar langkah tersebut tidak hanya bersifat administratif.
"Jangan hanya melakukan cross check di atas kertas. Turun langsung ke lapangan, lakukan inspeksi mendadak (sidak), dan berikan sanksi tegas kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan," tegas perwakilan massa.
Sementara itu, Koordinator Lapangan GEMBARA, Fahrizal, mengaku kecewa karena aspirasi mereka tidak diterima langsung oleh Kepala Disnaker.
"Kami sangat kecewa karena yang menemui kami hanyalah perwakilan dinas, bukan Kepala Dinas secara langsung. Padahal persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan membutuhkan keseriusan pemerintah," ujarnya.
Empat Tuntutan GEMBARA
Dalam aksi tersebut, Aliansi GEMBARA menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan instansi terkait:
Membentuk Satgas Pengawasan BBM Subsidi yang melibatkan seluruh unsur terkait.
Mencabut izin operasional SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyelewengan BBM subsidi.
Membuka data penyaluran BBM subsidi kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dan mengusut dugaan praktik mafia BBM subsidi di Kabupaten Batu Bara.
Di akhir aksi, massa menegaskan bahwa demonstrasi ini bukanlah aksi terakhir. Mereka memberikan peringatan bahwa apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah dan pihak terkait, maka aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada tindakan nyata. BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil, bukan untuk dipermainkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi," tutup Ridho Hamdani.
Koordinator Aksi: Ridho Hamdani
Koordinator Lapangan: Fahrizal
Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Masyarakat Batu Bara (GEMBARA) (Red)
