Sikap Anti-Kritik Bupati Batu Bara Disorot, Ketum FUMAS: Kritik adalah Energi Perbaikan, Bukan Ancaman
JAKARTA – Sikap Bupati Batu Bara yang dinilai menunjukkan ketidaksenangan terhadap kritik publik mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Ketua Umum Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS), Abdul Halim Hutabarat, menegaskan bahwa kritik seharusnya dipandang sebagai energi pembangunan, bukan ancaman terhadap kekuasaan.
Sebagai putra daerah asal Kabupaten Batu Bara, Abdul Halim mengaku prihatin melihat munculnya kesan bahwa pemerintah daerah alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai harapan rakyat.
"Kritik bukan musuh pemerintah. Justru kritik adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Seharusnya setiap masukan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat pembangunan, bukan malah dianggap sebagai serangan," tegas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia menilai seorang kepala daerah harus memiliki sikap terbuka dan berjiwa besar dalam menerima berbagai pandangan, termasuk kritik yang tajam sekalipun. Sebab, jabatan publik pada hakikatnya adalah amanah yang menuntut pemimpin untuk selalu mendengar suara rakyat.
Menurut Abdul Halim, sikap anti-kritik berpotensi menciptakan jarak antara pemimpin dan masyarakat. Akibatnya, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan bisa luput dari perhatian pemerintah karena minimnya ruang dialog dan masukan dari publik.
"Kepala daerah adalah pelayan masyarakat. Jika kritik ditolak atau dianggap sebagai gangguan, maka yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Pemimpin harus berani mendengar kenyataan di lapangan, meskipun terkadang pahit," ujarnya.
Selain menyoroti pentingnya keterbukaan terhadap kritik, Abdul Halim juga menegaskan peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Media adalah mitra demokrasi. Melalui media, masyarakat menyuarakan harapan, keluhan, dan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Jika ruang kritik dibatasi atau disikapi secara negatif, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat akan mengalami distorsi," katanya.
Abdul Halim berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat menunjukkan sikap yang lebih dewasa dan bijaksana dalam merespons setiap kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa kritik yang konstruktif harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di akhir pernyataannya, FUMAS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Batu Bara.
"Pemimpin yang besar bukanlah pemimpin yang anti terhadap kritik, melainkan pemimpin yang mampu mengubah kritik menjadi kekuatan untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik," pungkas Abdul Halim.
