Skandal Pelayanan Air? Sebulan Mati Total, Kursi Direktur PDAM Tirta Tanjung Diguncang Kemarahan Warga
Batu Bara l Krisis air bersih di Desa Titi Merah, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, tak lagi bisa ditutupi dengan dalih klasik “gangguan teknis”. Fakta di lapangan berbicara lebih keras: selama satu bulan penuh, aliran air dari PDAM Tirta Tanjung dilaporkan mati total—tanpa solusi, tanpa kepastian.
Situasi ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini adalah potret kegagalan pelayanan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dampaknya menghantam kehidupan warga dari sisi paling mendasar. Kaum ibu rumah tangga menjadi kelompok yang paling terbebani—dipaksa mencari sumber air alternatif, mengangkut air dari lokasi seadanya, hingga mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan harian.
“Kami ini tidak menuntut berlebihan, hanya butuh air hidup. Tapi sudah sebulan tidak mengalir sama sekali. Ini bukan gangguan biasa, ini sudah keterlaluan,” ujar seorang warga dengan nada kesal, Kamis (30/4/2026).
Sorotan tajam kini mengarah ke pucuk pimpinan PDAM Tirta Tanjung. Direktur dinilai gagal menjaga stabilitas distribusi air kepada pelanggan. Lebih mengkhawatirkan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik, menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap krisis yang terjadi.
Kemarahan warga pun terus meningkat. Minimnya komunikasi dari pihak pengelola memperparah situasi. Tidak ada transparansi, tidak ada kepastian, hanya kebungkaman yang memicu kecurigaan di tengah masyarakat.
“Direktur PDAM harus bertanggung jawab. Jangan hanya diam. Kami butuh penjelasan, bukan pembiaran,” tegas warga lainnya.
Perhatian juga tertuju pada titik distribusi di Simpang Gambus yang disebut sebagai pusat aliran air. Warga menduga terdapat persoalan serius di lokasi tersebut yang hingga kini belum diungkap secara terbuka.
Desakan kini mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Warga meminta Bupati untuk tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PDAM Tirta Tanjung dinilai sudah mendesak untuk dilakukan.
“Kalau kebutuhan dasar seperti air saja tidak mampu dipenuhi, maka wajar jika publik mempertanyakan kelayakan jabatan tersebut,” ungkap warga dengan nada kritis.
Air bersih adalah hak dasar masyarakat, bukan sekadar layanan tambahan. Ketika distribusi lumpuh selama satu bulan tanpa kejelasan, yang dipertaruhkan bukan hanya pelayanan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi penyedia layanan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PDAM Tirta Tanjung belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam tersebut justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum terungkap ke publik. (Red)
