Warga Titi Merah Kembali Menjerit, PDAM Tirta Tanjung Dinilai Gagal Penuhi Hak Dasar Air Bersih
Batu Bara | Jeritan warga Desa Titi Merah, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara kembali menggema. Pada Jum’at, 23 Januari 2026, buruknya layanan PDAM Tirta Tanjung kembali menyulut amarah publik. Air tak mengalir, sementara kebutuhan hidup warga tak bisa menunggu.
Salah seorang warga, Nuraini, ibu dari beberapa anak, mengaku sangat kecewa. Di hari yang sakral bagi umat Islam, justru ia harus pontang-panting mencari air demi kebutuhan dasar keluarganya.
“Saya sangat kecewa. Hari ini dua anak saya mau ke mesjid sholat Jum’at, tapi dari pagi air PDAM tidak mengalir sama sekali. Akhirnya saya terpaksa beli air untuk mandi dan cuci,” ungkap Nuraini dengan nada getir.
Kondisi ini bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Namun ironisnya, di Kabupaten Batu Bara, warga justru harus membeli air di tengah kewajiban mereka membayar tagihan PDAM setiap bulan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik yang tak bisa lagi dihindari:
Apa sebenarnya yang dikerjakan Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung?
Mengapa persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini terus berulang tanpa solusi nyata?
Nuraini pun menyampaikan keluhannya secara terbuka kepada Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si. dan Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP.
“Kami mohon Bapak Bupati dan Wakil Bupati turun langsung ke lapangan. Jangan hanya dengar laporan di meja. Lihat sendiri penderitaan warga,” pintanya.
Ia juga menyoroti pergantian Direktur PDAM yang seolah tak membawa perubahan.
“Direkturnya silih berganti, tapi air tetap tidak mengalir. Kalau memang alat-alatnya sudah rusak dan tidak layak pakai, tolong diganti. Kami ini juga ingin merasakan bahagia,” tegasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Direktur Utama PDAM Tirta Tanjung hanya memberikan jawaban singkat yang justru memicu ironi:
“Biar abang tengok dulu apo masalahnyo.”
- Jawaban ini justru memantik kekecewaan publik. Di tengah krisis air yang sudah berulang kali terjadi, pernyataan tersebut terkesan reaktif, seolah masalah baru diketahui setelah warga menjerit.
Kini masyarakat Batu Bara menunggu.
Menunggu apakah pemerintah daerah akan benar-benar hadir, atau kembali membiarkan rakyat berjuang sendiri untuk setetes air di tanah mereka sendiri. (Red)
