Distribusi Air Tersendat, PDAM Tirta Tanjung Dihadapkan pada Persoalan Mesin dan Listrik
Batu Bara | Krisis air bersih yang terus berulang di Kabupaten Batu Bara kini tak lagi bisa ditutup dengan alasan teknis semata. Di balik keluhan warga, air keruh, tekanan lemah, hingga aliran yang mati total, tersimpan persoalan struktural yang jauh lebih serius: peralatan PDAM yang uzur, biaya operasional yang mencekik, pasokan listrik yang tidak stabil, serta minimnya keberpihakan pemerintah daerah.
Hasil konfirmasi langsung dengan Pjs Direktur PDAM Perumda Tirta Tanjung, Zulkarnain Achmad, pada Jum’at, 30 Januari 2026, mengungkap kondisi riil yang selama ini jarang disampaikan ke publik. Ia mengakui bahwa mesin tanam dan mesin penyaring air di sentral PDAM Simpang Gambus telah berusia lebih dari dua puluh tahun dan secara teknis sudah tidak layak bekerja optimal.
Mesin-mesin tua tersebut masih dipaksa mengolah air baku setiap hari demi memenuhi kebutuhan masyarakat, meski risiko kerusakan, penurunan kualitas air, dan pembengkakan biaya perawatan terus menghantui.
“Mesin sudah sangat tua dan perlu peremajaan. Kondisi ini jelas mempengaruhi kinerja pengolahan air,” ungkap Zulkarnain.
Listrik Padam, Sistem Lumpuh
Kondisi tersebut kian diperparah oleh seringnya pemadaman listrik PLN di wilayah operasional PDAM. Padahal, menurut Zulkarnain, PDAM Perumda Tirta Tanjung tidak memiliki tunggakan pembayaran kepada PLN.
Pemadaman listrik bukan sekadar gangguan biasa. Dalam sistem Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA), pasokan listrik yang stabil adalah nyawa utama. Ketika listrik mati, seluruh proses pengolahan air otomatis terhenti: mulai dari pengadukan bahan kimia, pengendapan lumpur, hingga penyaringan akhir.
Akibatnya, produksi air bersih menurun drastis, distribusi terganggu, dan masyarakat kembali menjadi korban.
WTP Bekerja Berat, Biaya Pembersihan Membengkak
Dalam praktiknya, sistem WTP PDAM bekerja melalui serangkaian tahapan panjang dan kompleks. Air baku dari sungai atau sumber lainnya harus melewati koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, bahkan prasedimentasi untuk memastikan sedimen, lumpur, dan kotoran terpisah dengan baik.
Namun proses ini memiliki konsekuensi besar: penumpukan lumpur dan sedimen di unit pengolahan yang wajib dibersihkan secara berkala. Di sinilah persoalan krusial muncul.
Zulkarnain mengungkapkan bahwa biaya pembersihan WTP sangat mahal, terutama pada unit sedimentasi dan filtrasi yang menjadi titik paling berat menahan lumpur.
“Biaya membersihkan WTP itu sangat mahal. Secara jujur, biaya operasional pembersihan tidak sebanding dengan pendapatan dari pelanggan,” jelasnya.
Kondisi ini dirasakan paling berat pada wilayah Kecamatan Limapuluh Pesisir, di mana pendapatan dari pelanggan tidak mampu menutup biaya operasional pengolahan air.
PDAM Dipaksa Bertahan dengan Sistem yang Timpang
Situasi ini menempatkan PDAM Tirta Tanjung dalam posisi dilematis. Di satu sisi, PDAM dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Di sisi lain, dukungan anggaran, peremajaan alat, dan kebijakan struktural dari pemerintah daerah nyaris tak terlihat.
Alih-alih dibantu, PDAM justru terkesan dipaksa bertahan hidup dengan sistem yang sudah pincang sejak awal. Mesin tua diperas tenaganya, biaya operasional melonjak, sementara pendapatan stagnan.
LRKRI: Negara Tidak Boleh Lepas Tangan
Ketua Umum Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Jasmi Harahap, menilai kondisi ini sebagai akibat pembiaran sistemik oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Menurutnya, krisis PDAM tidak boleh dilihat sebagai kesalahan manajemen semata, apalagi dibebankan hanya kepada Pjs Direktur PDAM.
“Ini bukan persoalan individu. Ini persoalan sistem. Pemerintah daerah wajib hadir membenahi mesin dan alat PDAM, khususnya di sentral Simpang Gambus,” tegas Jasmi.
Ia menekankan bahwa air bersih adalah hak dasar masyarakat, sehingga negara tidak boleh bersikap pasif atau hanya muncul saat krisis sudah meledak.
PLN Juga Harus Bertanggung Jawab
Selain pemerintah daerah, PLN juga diminta untuk tidak lepas tangan. Pemadaman listrik yang berulang dinilai melumpuhkan pelayanan publik dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
“PLN harus bekerja sama untuk kepentingan rakyat. Jangan biarkan alat yang tidak layak dan pasokan listrik yang tidak stabil terus dibiarkan,” lanjut Jasmi.
Air Bersih dan Wajah Negara
Krisis air bersih di Batu Bara kini menjadi cermin besar tentang sejauh mana negara benar-benar hadir di tengah rakyatnya. Ketika mesin PDAM dibiarkan tua, listrik padam tanpa solusi, dan biaya operasional tak ditopang kebijakan, maka yang mengering bukan hanya air di pipa, tetapi juga tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat Batu Bara kini menunggu langkah nyata, bukan lagi pernyataan normatif. Sebab air bersih bukan fasilitas tambahan, melainkan hak dasar yang tidak boleh dikorbankan oleh pembiaran dan kelalaian. (Red)
