Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

JANJI 3 X 24 JAM TAK KUNJUNG TERBUKTI! RIDHO HAMDANI DESAK KEJATI SUMUT PERIKSA KEJARI BATU BARA, LAPORAN DUMAS REVITALISASI SMKN 1 TALAWI DIPERTANYAKAN

JANJI 3 X 24 JAM TAK KUNJUNG TERBUKTI! RIDHO HAMDANI DESAK KEJATI SUMUT PERIKSA KEJARI BATU BARA, LAPORAN DUMAS REVITALISASI SMKN 1 TALAWI DIPERTANYAKAN

BATU BARA — Ketegasan aparat penegak hukum kembali menjadi sorotan. Kali ini, Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA) melontarkan kritik keras terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara yang dinilai belum memberikan kejelasan atas tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait dugaan pelanggaran petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan swakelola revitalisasi SMKN 1 Talawi.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Ridho Hamdani dari Aliansi GEMBARA melalui video pernyataan sikap yang beredar pada 12 November 2026. Ia mempertanyakan keseriusan Kejari Batu Bara dalam merespons laporan masyarakat yang menurutnya hingga kini belum mendapatkan kepastian.

Persoalan ini bukan sekadar soal lambatnya komunikasi birokrasi. GEMBARA menilai ketidakjelasan tindak lanjut laporan justru berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Ridho menjelaskan, pada Senin, 28 September 2026, pihaknya telah secara resmi melayangkan Dumas ke Kejari Batu Bara mengenai dugaan ketidaksesuaian ketentuan dalam pelaksanaan swakelola revitalisasi satuan pendidikan di SMKN 1 Talawi.

Salah satu substansi yang dipersoalkan adalah dugaan bahwa Ketua Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) bukan merupakan warga Kelurahan Talawi dan tidak memiliki anak yang bersekolah di SMKN 1 Talawi.

Menurut GEMBARA, persoalan tersebut perlu diperiksa secara serius karena berkaitan dengan ketentuan dan prinsip pelibatan unsur orang tua atau wali murid dalam kepanitiaan swakelola.

JAKSA DISEBUT MENYATAKAN LAPORAN TIDAK BENAR, TETAPI DOKUMEN PEMBUKTIAN DIPERTANYAKAN

Sorotan semakin tajam ketika Ridho mengungkapkan peristiwa pada 3 Oktober 2026. Saat itu, perwakilan GEMBARA mendatangi Kantor Kejari Batu Bara untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Ridho, seorang jaksa berinisial T.P. menyatakan bahwa laporan yang mereka sampaikan tidak benar.

Pernyataan itu kemudian dipertanyakan oleh GEMBARA. Mereka meminta agar pihak kejaksaan menunjukkan sejumlah dokumen yang dapat menjadi dasar untuk membantah substansi laporan, di antaranya fotokopi KTP Ketua P2SP, SK P2SP asli, serta data Dapodik anak yang disebut menjadi dasar pemenuhan unsur orang tua atau wali murid.

Namun, Ridho mengklaim pihaknya tidak mendapatkan kesempatan melihat satu pun dokumen tersebut.

Jika benar demikian, pertanyaan mendasarnya adalah: atas dasar apa laporan masyarakat langsung dinyatakan tidak benar apabila dokumen yang diminta sebagai dasar pembuktian belum diperlihatkan kepada pelapor?

GEMBARA meminta agar persoalan ini dijelaskan secara transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya ketidakprofesionalan dalam penanganan pengaduan masyarakat.

JANJI 3 X 24 JAM, HAMPIR SEBULAN TANPA KEJELASAN

Puncak kekecewaan GEMBARA terjadi setelah mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Batu Bara pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam aksi tersebut, menurut Ridho, Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara turun langsung menemui massa aksi dan berjanji akan memberikan informasi serta keputusan resmi dalam waktu 3 x 24 jam.

Namun, hingga pernyataan sikap disampaikan pada 12 November 2026, GEMBARA mengaku belum menerima informasi maupun keputusan resmi sebagaimana yang dijanjikan.

"Namun sampai saat ini, hampir sebulan, belum ada kabar apa pun dari pihak Kejaksaan Negeri Batu Bara. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Batu Bara?" tegas Ridho.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pelayanan pengaduan masyarakat di lingkungan Kejari Batu Bara.

Sebab, masyarakat yang datang membawa laporan resmi tentu berhak memperoleh kepastian mengenai status pengaduannya. Apakah laporan tersebut sedang ditelaah, memerlukan tambahan bukti, dihentikan, atau ditindaklanjuti ke tahap berikutnya?

Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima di atas kertas, sementara kepastian tindak lanjutnya tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada pelapor.

GEMBARA DESAK KEJATI SUMUT TURUN TANGAN

Atas kondisi tersebut, Aliansi GEMBARA menyampaikan empat tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut):

Meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa dan memberikan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Batu Bara.

Meminta Kejati Sumut memeriksa dan memberikan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap Kasi Intelijen Kejari Batu Bara.

Meminta Kejati Sumut memeriksa dan memberikan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap jaksa berinisial T.P. yang disebut dalam pernyataan GEMBARA.

Mendesak Kejari Batu Bara segera memberikan penjelasan resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai tindak lanjut Dumas terkait dugaan pelanggaran pelaksanaan swakelola revitalisasi SMKN 1 Talawi.

"Kami datang dengan laporan resmi, kami datang dengan aksi damai, kami datang dengan cara baik-baik. Tapi janji 3 x 24 jam sampai sekarang hampir sebulan lebih tidak ada kabar apa pun. Kami meminta Kejati Sumut turun tangan," tutup Ridho Hamdani.

JANGAN BIARKAN PENGADUAN MASYARAKAT BERHENTI TANPA KEPASTIAN

GEMBARA menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut. Mereka menyatakan siap membawa data dan dokumen pendukung kepada Kejati Sumut maupun aparat penegak hukum lainnya agar dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan revitalisasi SMKN 1 Talawi dapat diperiksa secara objektif.

Kini, publik menunggu langkah nyata Kejati Sumut. Bukan sekadar janji pemeriksaan, melainkan kejelasan mengenai apakah laporan telah ditelaah, bagaimana hasilnya, dan apakah terdapat pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.

Perlu ditegaskan, laporan masyarakat bukanlah vonis bersalah. Namun, setiap laporan yang disampaikan secara resmi patut mendapatkan penanganan profesional, transparan, dan akuntabel.

Sebab, ketika masyarakat sudah mengetuk pintu penegakan hukum, jangan biarkan mereka pulang hanya membawa janji tanpa kepastian. (Tim Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.