ANGGARAN Rp572,8 JUTA PROYEK RENOVASI UPT SD 17 PASIR PERMIT DISOROT! DIDUGA DIPIHakkETIGAKAN, MUTU MATERIAL DAN KESELAMATAN PEKERJA DIPERTANYAKAN
BATU BARA – Pelaksanaan proyek pembangunan atau renovasi di UPT SD 17 Pasir Permit, Kabupaten Batu Bara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, mulai menuai sorotan tajam. Proyek dengan nilai bantuan mencapai Rp572.893.700 dan waktu pelaksanaan 112 hari tersebut diduga menyimpan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan pengerjaan oleh pihak ketiga, kualitas material bangunan, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi Rabu, 4 November 2026. Pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui program P2SP di bawah Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2026. Namun, pelaksanaan pekerjaan di lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
Dugaan Pihak Ketiga, Transparansi Pelaksanaan Dipertanyakan
Informasi yang dihimpun media ini mengindikasikan adanya dugaan bahwa pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Dugaan ini perlu diklarifikasi secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas program tersebut.
Jika benar terjadi pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan program, persoalan ini tentu tidak boleh dianggap sepele. Sebab, setiap rupiah anggaran negara wajib dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.
Kualitas Material Bangunan Jadi Sorotan
Tak hanya persoalan pelaksanaan, kualitas material yang digunakan juga menjadi perhatian.
Dari informasi dan pengamatan yang disampaikan kepada media ini, kusen pintu dan jendela berbahan kayu diduga menggunakan material berkualitas rendah atau tidak sesuai spesifikasi. Penggunaan semen merek Rajawali serta keramik yang dinilai berkualitas rendah turut dipertanyakan.
Namun, untuk memastikan apakah material tersebut memenuhi atau menyimpang dari spesifikasi teknis, diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta pengujian langsung oleh pihak yang berkompeten.
Jangan sampai proyek pendidikan bernilai ratusan juta rupiah justru menghasilkan bangunan dengan kualitas yang tidak sebanding dengan anggaran yang dikucurkan negara.
Pekerja Diduga Abaikan Standar K3, Konsultan Pengawas Tak Terlihat
Persoalan lainnya adalah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan kondisi yang dilaporkan di lokasi, sejumlah pekerja diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan para pekerja selama proses pembangunan berlangsung?
Lebih jauh, keberadaan konsultan pengawas juga menjadi tanda tanya. Saat media ini melakukan pemantauan, konsultan pengawas dilaporkan tidak berada di lokasi pekerjaan.
Padahal, pengawasan merupakan bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, volume, mutu material, jadwal, serta standar keselamatan kerja.
Konfirmasi ke Panglong Terdekat, Pembelian Material Dipertanyakan
Dalam penelusuran lebih lanjut, media ini melakukan konfirmasi kepada salah satu panglong atau toko material bangunan yang berada paling dekat dengan wilayah sekolah tersebut.
Dari keterangan pihak panglong, pelaksana proyek disebut tidak melakukan pembelian material di tempat mereka.
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan baru mengenai asal-usul material yang digunakan dan mekanisme pengadaan bahan bangunan untuk proyek tersebut.
Media ini juga memperoleh dugaan bahwa pembelian material dilakukan di panglong yang lokasinya lebih jauh dari sekolah. Namun, informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut.
Transparansi pengadaan material menjadi penting agar tidak muncul dugaan praktik yang berpotensi menutupi proses pelaksanaan proyek dari pengawasan masyarakat.
LRKRI Desak APH dan BPK Turun Tangan
Menyikapi berbagai dugaan tersebut, Ketua Harian Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Syaharuddin, mengecam keras apabila dalam pelaksanaan proyek tersebut ditemukan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku.
Syaharuddin meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak tinggal diam serta segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
"Uang rakyat wajib tepat sasaran. Jangan sampai anggaran negara yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tidak menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai dengan spesifikasi. Jika ditemukan penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," tegas Syaharuddin.
Ia juga meminta agar pemeriksaan tidak hanya sebatas melihat kondisi fisik bangunan, tetapi turut menelusuri penggunaan anggaran, pembelian material, kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek.
Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Menjadi Ladang Permainan
Proyek pembangunan sarana pendidikan seharusnya menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kenyamanan peserta didik.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus dijawab dengan keterbukaan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat.
Media ini meminta pihak pelaksana, kepala sekolah, konsultan pengawas, serta instansi teknis terkait memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan tersebut.
Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme P2SP? Apakah material yang digunakan sudah sesuai spesifikasi? Di mana keberadaan konsultan pengawas? Dan apakah penggunaan anggaran Rp572.893.700 dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab secara terbuka.
Uang negara bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika pekerjaan benar, tunjukkan buktinya. Jika ditemukan penyimpangan, jangan ada pihak yang kebal hukum. (Purnomo)
