Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

PROYEK REVITALISASI SMPN 1 TALAWI DISOROT TAJAM: TANPA PLANG PROYEK, K3 DIPERTANYAKAN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TAK TUTUP MATA

PROYEK REVITALISASI SMPN 1 TALAWI DISOROT TAJAM: TANPA PLANG PROYEK, K3 DIPERTANYAKAN, KEPALA DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TAK TUTUP MATA

BATU BARA — Proyek pekerjaan di lingkungan UPTD SMP Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batu Bara, kembali menuai sorotan tajam. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi, keselamatan kerja, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.

Pantauan di lokasi menunjukkan pekerjaan konstruksi tengah berlangsung. Namun, plang informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi.

Ketiadaan plang tersebut membuat publik kesulitan memperoleh informasi mendasar mengenai pekerjaan, mulai dari sumber dan nilai anggaran, pihak pelaksana, jangka waktu pekerjaan, mekanisme pelaksanaan hingga pihak yang bertanggung jawab.

Kondisi ini patut dipertanyakan karena proyek yang menggunakan anggaran negara semestinya dapat diawasi masyarakat secara terbuka.

PROYEK PEMERINTAH TANPA PAPAN INFORMASI, SIAPA YANG MENGAWASI?

Ketua Umum Lembaga Ruang Keadilan Rakyat Indonesia (LRKRI), Jasmi Harahap, angkat bicara, Jumat (23/10/2026).

Menurut Jasmi, tidak adanya informasi kegiatan di lokasi bukan persoalan sepele. Transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

“Kalau proyek menggunakan anggaran negara, masyarakat berhak mengetahui proyek apa yang sedang dikerjakan, berapa anggarannya, siapa pelaksananya dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Jangan sampai proyek pemerintah berjalan tanpa informasi yang jelas kepada publik,” tegas Jasmi.

Ia bahkan mempertanyakan sikap jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara apabila kondisi tersebut benar terjadi dan dibiarkan berlangsung.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DIMINTA TIDAK DIAM

Jasmi menilai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara memiliki posisi penting dalam fungsi pembinaan, pengendalian, monitoring serta verifikasi program pendidikan di wilayahnya.

Menurutnya, meskipun program revitalisasi satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh pihak sekolah melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), hal tersebut bukan berarti pengawasan pemerintah daerah kemudian hilang.

“Kalau memang ada pelanggaran prosedur atau kelalaian di lapangan, jangan dibiarkan. Kepala Dinas harus turun melakukan pengawasan dan meminta penjelasan. Jangan sampai muncul kesan proyek berjalan seperti ‘siluman’ hanya karena masyarakat tidak menemukan papan informasi kegiatan,” ujar Jasmi.

Ia menegaskan, istilah tersebut bukan untuk menuduh adanya tindak pidana, melainkan menggambarkan minimnya informasi publik yang terlihat di lapangan.

Jasmi meminta Dinas Pendidikan segera memastikan apakah ketiadaan plang tersebut merupakan kelalaian administratif, kesalahan pelaksana, atau memang terdapat alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ditemukan pelanggaran, menurutnya, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan teguran atau sanksi administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

ASPEK K3 JUGA MENJADI SOROTAN

Sorotan berikutnya menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Dalam dokumentasi lapangan yang diperoleh tim investigasi, terlihat aktivitas pekerja pada bagian bangunan tanpa perlengkapan keselamatan kerja yang tampak memadai.

Apabila kondisi tersebut benar, maka aspek keselamatan pekerja patut menjadi perhatian serius.

“Jangan hanya melihat bangunan berdiri. Keselamatan pekerja juga harus menjadi prioritas. Proyek pemerintah tidak boleh mengabaikan K3,” kata Jasmi.

PEKERJA DARI LUAR TALAWI, MEKANISME PELAKSANAAN DIPERTANYAKAN

Tim investigasi juga memperoleh informasi mengenai adanya pekerja yang disebut berasal dari luar Kecamatan Talawi.

Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan.

Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah melalui P2SP, atau terdapat pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan?

LRKRI menegaskan, informasi tersebut tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan bahwa pekerjaan telah dipihakketigakan. Namun, kondisi tersebut menurut mereka perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak yang bertanggung jawab.

Jika memang terdapat pihak ketiga, harus dijelaskan dasar dan mekanisme keterlibatannya.

KONSULTAN PENGAWAS TAK TERLIHAT, SIAPA MENJAMIN MUTU PEKERJAAN?

Pertanyaan lain muncul terkait keberadaan konsultan atau pihak yang bertugas melakukan pengawasan teknis.

Saat tim LRKRI melakukan pemantauan, pihaknya mengaku tidak menemukan konsultan pengawas berada di lokasi pada saat kegiatan berlangsung.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik: siapa yang memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis? Siapa yang memeriksa kualitas material? Siapa yang memastikan volume pekerjaan sesuai perencanaan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena objek pekerjaan merupakan fasilitas pendidikan yang nantinya digunakan oleh para siswa.

LRKRI: JANGAN SAMPAI PROGRAM BAIK TERCORAI OLEH PELAKSANAAN YANG TIDAK TRANSPARAN

Jasmi Harahap menegaskan bahwa LRKRI tidak mempersoalkan program pemerintah untuk memperbaiki sarana pendidikan. Sebaliknya, program tersebut harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah dan peserta didik.

“Program revitalisasi sekolah merupakan program yang baik. Tetapi program yang baik harus dilaksanakan secara transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program untuk kepentingan pendidikan justru menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat pengawasan dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

P2SP DAN KOMITE SEKOLAH DIMINTA TERBUKA

LRKRI juga menyoroti pentingnya peran Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan Komite Sekolah.

Keduanya diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, progres pekerjaan, tenaga kerja serta mekanisme pengadaan material sesuai ketentuan program yang berlaku.

Masyarakat, wali murid dan unsur sekolah juga dinilai memiliki ruang untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan fasilitas pendidikan.

KEPALA SEKOLAH BELUM BERHASIL DIKONFIRMASI

Saat pemantauan pada Jumat, 23 Oktober 2026, tim LRKRI menyebut belum berhasil menemui Kepala SMP Negeri 1 Talawi untuk memperoleh klarifikasi.

Konfirmasi tersebut diperlukan agar informasi yang berkembang di tengah masyarakat tidak menjadi bola liar.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan pekerjaan, nilai anggaran, pihak pelaksana, keberadaan pengawas, tenaga kerja maupun penerapan K3.

DINAS PENDIDIKAN DIMINTA SEGERA TURUN TANGAN

Jasmi Harahap kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai ada atau tidaknya plang proyek.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, jelaskan kepada masyarakat. Kalau ada yang tidak sesuai, segera diperbaiki. Jangan sampai publik melihat pemerintah seperti membiarkan proyek berjalan tanpa pengawasan,” tegas Jasmi.

Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara tidak sekadar menunggu laporan administratif dari bawahannya, tetapi memastikan langsung bahwa program revitalisasi tersebut berjalan transparan dan akuntabel.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN

Kini perhatian publik tertuju kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dan pihak sekolah.

Pertanyaan sederhananya: mengapa plang informasi proyek tidak terlihat? Siapa pelaksana kegiatan? Bagaimana mekanisme swakelolanya? Siapa yang mengawasi pekerjaan? Apakah K3 telah diterapkan? Dan apakah seluruh pelaksanaan telah sesuai petunjuk teknis program?

Jika seluruh proses memang telah sesuai ketentuan, maka klarifikasi terbuka justru akan menjawab seluruh kecurigaan yang berkembang.

Namun apabila ditemukan pelanggaran, publik tentu berharap ada tindakan korektif, termasuk teguran maupun sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti lalai sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.

Sebab pembangunan sekolah bukan sekadar mengejar berdirinya bangunan.

Di balik setiap rupiah anggaran negara, terdapat tanggung jawab kepada masyarakat.

Jangan sampai proyek untuk mencerdaskan anak bangsa justru menyisakan tanda tanya besar di balik pagar sekolah. (Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.