Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

PK Dikabulkan MA, Baginta Manihuruk Desak BPN Batu Bara Buka Blokir SHM 56 dan 57 Milik Kliennya

PK Dikabulkan MA, Baginta Manihuruk Desak BPN Batu Bara Buka Blokir SHM 56 dan 57 Milik Kliennya

MEDAN – Sengketa pertanahan yang berlarut-larut memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Tim Kuasa Hukum EP dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN).

Putusan tersebut menjadi angin segar bagi EP, khususnya terkait status SHM Nomor 56 dan SHM Nomor 57 yang selama ini menjadi objek sengketa dan pemblokiran.

Atas dikabulkannya PK tersebut, Advokat Baginta Manihuruk, S.H., M.H., C.R.A., bersama Helmi Syam Damanik, S.H., M.H., C.R.A., meminta Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batu Bara segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Dengan dikabulkannya PK ini, kami meminta BPN Kabupaten Batu Bara segera mencabut pemblokiran terhadap SHM Nomor 56 dan Nomor 57 atas nama klien kami, EP. Jangan ada lagi alasan untuk mempertahankan blokir apabila secara hukum memang sudah tidak memiliki dasar,” tegas Baginta kepada wartawan di Medan, Jumat (2/10/2026).


Novum Putusan Pidana Jadi Bagian Penting dalam PK

Baginta menjelaskan, salah satu hal penting yang diajukan dalam permohonan PK adalah adanya novum berupa putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Menurutnya, putusan pidana tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat yang disebut menjadi bagian dari alas hak yang digunakan dalam sengketa TUN.

“Novum ini sangat penting. Ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait pemalsuan surat yang menjadi bagian dari alas hak dalam sengketa tersebut. Fakta itu kami ajukan dalam proses PK,” ujar Baginta.


Ia menilai fakta tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi Mahkamah Agung dalam memeriksa kembali perkara yang sebelumnya telah diputus melalui Putusan Kasasi TUN Nomor 153 K/TUN/2024 tertanggal 16 Mei 2024.

Minta BPN Segera Pulihkan Status Hak Klien

Dengan dikabulkannya PK, Tim Kuasa Hukum EP berharap tidak ada lagi hambatan administratif terhadap hak kliennya atas kedua sertifikat tersebut.

Baginta menegaskan, pihaknya meminta BPN Kabupaten Batu Bara bersikap profesional dan segera mengambil langkah administratif yang diperlukan sesuai amar dan pertimbangan hukum dalam putusan PK.

“Kami meminta BPN Batu Bara kooperatif dan profesional. Apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung harus dihormati dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Klien kami sudah cukup lama menghadapi persoalan akibat pemblokiran terhadap sertifikat tersebut,” katanya.


Senada dengan Baginta, Helmi Syam Damanik menyatakan tim hukum akan terus mengawal pelaksanaan putusan tersebut hingga hak hukum kliennya memperoleh kepastian.

“Intinya, kami berharap putusan PK ini menjadi titik terang dan memberikan kepastian hukum bagi klien kami,” ujar Helmi.

Dengan dikabulkannya permohonan PK tersebut, sengketa yang berkaitan dengan SHM Nomor 56 dan SHM Nomor 57 kini memasuki tahap penting, yakni pelaksanaan putusan dan tindak lanjut administratif oleh instansi pertanahan terkait.

(Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.