NYAWA RAKYAT BUKAN TARUHAN: GEMBARA DESAK PLN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TRAGEDI DI SENTANG
BATU BARA — Tragedi yang menewaskan seorang warga akibat tersengat kabel listrik bertegangan tinggi di Desa Sentang, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, menuai keprihatinan sekaligus sorotan keras dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA).
Ketua GEMBARA, Ridho Hamdani, menilai peristiwa tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai musibah. Menurutnya, apabila benar terdapat laporan mengenai kondisi jaringan listrik yang rusak dan menjuntai namun tidak segera ditangani, maka persoalan tersebut harus diusut secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian.
“Nyawa rakyat bukan taruhan. Jika benar laporan kerusakan sudah disampaikan jauh sebelum kejadian, tetapi tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya, tentu ini harus menjadi perhatian serius dan dievaluasi secara menyeluruh,” tegas Ridho Hamdani.
Ridho mengatakan, jaringan listrik bertegangan tinggi yang berada di lingkungan masyarakat menyangkut langsung keselamatan jiwa. Karena itu, setiap laporan mengenai kabel rusak, menjuntai, atau kondisi jaringan yang membahayakan masyarakat semestinya mendapat respons cepat dari pihak terkait.
“Listrik seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menjadi ancaman keselamatan. Satu nyawa yang hilang sudah terlalu mahal untuk dianggap sebagai persoalan biasa,” ujarnya.
GEMBARA juga meminta pihak PLN ULP Tanjung Tiram memberikan penjelasan terbuka mengenai kronologi kejadian, termasuk apakah sebelumnya telah terdapat laporan masyarakat mengenai kondisi kabel tersebut.
Menurut Ridho, transparansi penting agar masyarakat mengetahui apakah prosedur penanganan gangguan dan standar keselamatan telah dijalankan sesuai ketentuan.
GEMBARA AJUKAN ENAM TUNTUTAN
Atas tragedi tersebut, GEMBARA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PLN dan meminta adanya langkah konkret.
Pertama, GEMBARA mendesak dilakukan evaluasi terhadap pimpinan dan jajaran PLN ULP Tanjung Tiram, termasuk pemeriksaan terhadap dugaan kelalaian apabila terbukti terdapat laporan kerusakan yang tidak ditindaklanjuti.
Kedua, meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan jaringan listrik di wilayah kerja PLN ULP Tanjung Tiram agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ketiga, mendesak adanya investigasi transparan terkait kronologi kejadian, termasuk kapan laporan kerusakan diterima, siapa yang menerima laporan, bagaimana tindak lanjutnya, serta mengapa kondisi jaringan tersebut diduga belum tertangani sebelum tragedi terjadi.
Keempat, GEMBARA meminta pemberian sanksi tegas sesuai hasil pemeriksaan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur, kelalaian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Kelima, meminta adanya pertanggungjawaban hukum dan kemanusiaan serta perhatian yang layak kepada keluarga korban, termasuk penyelesaian hak-hak korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Keenam, mendesak PLN melakukan pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh terhadap jaringan listrik yang berpotensi membahayakan masyarakat di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Ridho menegaskan, tuntutan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
“Kami tidak datang untuk membuat keributan. Kami membawa suara rakyat. Kami ingin ada kejelasan, ada evaluasi, ada tanggung jawab, dan yang paling penting, jangan sampai ada korban berikutnya,” tegasnya.
MINTA NEGARA HADIR
GEMBARA menilai negara harus hadir ketika keselamatan masyarakat terancam. PLN sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan pelayanan ketenagalistrikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan jaringan listrik aman bagi masyarakat.
Karena itu, GEMBARA meminta PLN UID Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap tragedi di Desa Sentang dan tidak berhenti pada penanganan setelah kejadian.
Ridho juga menyatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, GEMBARA siap melakukan konsolidasi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara serta mempertimbangkan langkah hukum kepada aparat penegak hukum.
“Ini adalah peringatan keras. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa, tentu kami akan menempuh langkah sesuai koridor hukum,” katanya.
Menurutnya, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama.
“Nyawa rakyat Batu Bara tidak murah. Satu nyawa yang hilang adalah luka bagi keluarga korban dan luka bagi kita semua. Jangan tunggu korban kedua baru dilakukan perbaikan,” pungkas Ridho Hamdani. (Redaksi)
