Gritv News.com
Live
wb_sunny

Breaking News

GEMBARA DESAK DUGAAN KERUSAKAN LINING PARIT DI BATU BARA DIPERIKSA, DINAS PUTR DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB

GEMBARA DESAK DUGAAN KERUSAKAN LINING PARIT DI BATU BARA DIPERIKSA, DINAS PUTR DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB

BATU BARA, Sabtu (10/10/2026) — Dugaan kerusakan lining parit yang digunakan untuk menunjang pengairan lahan pertanian di Dusun XII dan XIII, Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, menjadi sorotan Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat Batu Bara (GEMBARA). Organisasi tersebut mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh guna memastikan penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab.

Ketua Umum GEMBARA, Ridho Hamdani, mengecam belum adanya tanggapan yang diterima pihaknya atas surat konfirmasi terkait dugaan kerusakan infrastruktur tersebut. Menurut GEMBARA, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan petani dan keberlangsungan fungsi saluran pengairan.

Berdasarkan foto dokumentasi yang diterima redaksi, terlihat bagian lining parit mengalami retakan, pecah, dan terlepas menjadi sejumlah bongkahan. Namun, penyebab pasti kerusakan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis langsung di lapangan.

GEMBARA menduga kerusakan terjadi setelah pelaksanaan pekerjaan normalisasi parit menggunakan alat berat jenis excavator. Dugaan tersebut, menurut organisasi itu, harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar berdasarkan asumsi atau saling lempar tanggung jawab.

SURAT KONFIRMASI DIKIRIM, JAWABAN DINAS PUTR DINANTI

Ridho Hamdani menyampaikan bahwa GEMBARA telah melayangkan surat pemberitahuan resmi Nomor 406/GEMBARA/X/2026 mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi, hingga Sabtu (10/10/2026), pihaknya mengaku belum menerima jawaban maupun kepastian mengenai langkah tindak lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batu Bara.

“Ini bukan sekadar persoalan beton yang retak atau pecah. Ini menyangkut infrastruktur pengairan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya para petani. Kami meminta Dinas PUTR memberikan penjelasan resmi, memeriksa kondisi di lapangan, dan memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut,” tegas Ridho.

Menurutnya, surat konfirmasi yang disampaikan merupakan bagian dari upaya meminta klarifikasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur resmi.

GEMBARA meminta Dinas PUTR tidak mengabaikan laporan masyarakat. Pemeriksaan langsung dinilai penting untuk mengetahui kondisi aktual bangunan, luas kerusakan, kemungkinan dampaknya terhadap fungsi pengairan, serta kebutuhan pemulihan infrastruktur.

GEMBARA PERTANYAKAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PEKERJAAN

GEMBARA menegaskan bahwa pemeriksaan harus mencakup metode pelaksanaan normalisasi parit, penggunaan alat berat, kondisi lining sebelum dan sesudah pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen dan spesifikasi teknis yang berlaku.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa kerusakan disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu, GEMBARA meminta agar kewajiban perbaikan dilaksanakan sesuai kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai masyarakat, terutama petani, justru menanggung dampak dari kerusakan yang seharusnya bisa dicegah atau ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Jika memang terbukti ada kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, harus ada pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Ridho.

Ia juga meminta agar biaya perbaikan tidak dibebankan kepada masyarakat atau Dana Desa tanpa dasar kewenangan dan mekanisme yang sah.

MINTA BUPATI DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN

GEMBARA turut meminta Bupati Batu Bara dan Inspektorat Kabupaten Batu Bara melakukan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi tersebut diharapkan mencakup aspek teknis, administrasi, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Organisasi tersebut menyoroti pentingnya penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya air dan irigasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang relevan dan masih berlaku.

GEMBARA menilai pemeriksaan tidak cukup hanya melalui laporan tertulis. Pemerintah daerah perlu memastikan apakah kerusakan berdampak terhadap fungsi saluran, bagaimana kondisi konstruksi yang tersisa, dan langkah apa yang diperlukan untuk memulihkannya.

Apabila ditemukan pelanggaran, organisasi tersebut mendesak agar tindak lanjut dilakukan berdasarkan bukti dan melalui mekanisme yang berlaku.

SEKJEN GEMBARA: JANGAN BIARKAN PERSOALAN BERLARUT-LARUT

Sekretaris Jenderal GEMBARA, R. Andika, menyatakan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga diperoleh kejelasan mengenai penyebab kerusakan, tanggung jawab pihak terkait, dan langkah perbaikannya.

GEMBARA juga menyampaikan rencana aksi penyampaian aspirasi dengan melibatkan sekitar 30 orang di Kantor Dinas PUTR dan Kantor Bupati Batu Bara apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons.

Menurut Andika, rencana tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur yang dipersoalkan.

“Kami meminta Bupati Batu Bara dan Inspektorat turun tangan melakukan evaluasi. Pemeriksaan harus objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti. Jangan menetapkan siapa yang bersalah sebelum pemeriksaan dilakukan, tetapi jangan pula membiarkan persoalan ini tanpa kejelasan,” tegas Andika.

TIGA TUNTUTAN TEGAS GEMBARA

Dalam menyikapi dugaan kerusakan lining parit di Desa Perupuk, GEMBARA menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Dinas PUTR diminta segera turun ke lokasi.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara didesak melakukan peninjauan langsung paling lambat 1 x 24 jam sejak tuntutan disampaikan untuk memeriksa kondisi lining parit dan memastikan langkah penanganan yang diperlukan.

2. Perbaikan diminta dilakukan sesuai hasil pemeriksaan.

Pihak pelaksana pekerjaan didesak memperbaiki bagian lining yang rusak paling lambat 3 x 24 jam apabila hasil pemeriksaan memastikan kerusakan tersebut menjadi tanggung jawabnya, dengan pelaksanaan dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bupati dan Inspektorat diminta melakukan evaluasi menyeluruh.

Evaluasi diharapkan mencakup pemeriksaan teknis, administrasi, pelaksanaan pekerjaan, serta penetapan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran atau kerugian berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN DAN TINDAKAN NYATA

Bagi GEMBARA, persoalan ini tidak boleh berhenti pada surat-menyurat maupun pernyataan semata. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pemeriksaan nyata, penjelasan resmi, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerusakan infrastruktur pengairan yang digunakan masyarakat harus ditangani berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Apabila ditemukan pihak yang bertanggung jawab, kewajiban perbaikan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

GEMBARA menyatakan akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan mengenai penyebab kerusakan dan langkah pemulihannya.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai belum adanya tanggapan masih bersumber dari GEMBARA. Redaksi belum memperoleh konfirmasi langsung dari Dinas PUTR Kabupaten Batu Bara, pihak pelaksana pekerjaan, maupun instansi terkait lainnya. Karena itu, penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang. (Redaksi)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.