Lahan 9.975 Meter Persegi Dipagari, Sengketa Lubuk Hulu Memanas: SHM dan Putusan Pengadilan Kembali Disorot
BATU BARA — Sengketa lahan di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, kembali memanas. Pasca pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Polres Batu Bara pada 4 September 2026, pemilik lahan yang disebut sebagai Bunseng memasang pagar sekaligus plank larangan masuk di atas lahan yang diklaim seluas 9.975 meter persegi.
Langkah tersebut menjadi penegasan posisi pihak pemilik lahan di tengah perselisihan dengan Kelompok Tani Perjuangan Desa Lubuk Hulu, yang selama ini disebut menggarap sebagian lahan tersebut untuk aktivitas pertanian.
Sekretaris DPC Batu Bara Organisasi Tunas Prabowo 08, M. Zais, angkat bicara terkait perkembangan terbaru itu, Jumat (25/9/2026). Ia mengatakan, pemasangan pagar dilakukan setelah proses pengukuran ulang melibatkan BPN, kepolisian, kelompok tani, serta pihak pemilik lahan.
Menurut M. Zais, pemasangan pagar bukan sekadar pembatas fisik, melainkan bentuk peringatan agar pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum tidak memasuki atau menguasai lahan tersebut.
“Pihak pemilik memiliki dokumen kepemilikan berupa SHM dan dapat menunjukkan batas-batas tanah. Sementara kelompok tani, berdasarkan keterangan pihak pemilik, tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atas lahan tersebut,” ujar M. Zais.
Klaim Kepemilikan Didasarkan pada SHM
Tim pemasaran pihak Bunseng menyebut bidang tanah tersebut memiliki dasar administrasi pertanahan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan melalui BPN Kabupaten Batu Bara.
Dalam dokumen yang disampaikan kepada media, bidang tersebut tercatat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02.29.000004014.0, dengan luas keseluruhan yang disebut mencapai 99.792 meter persegi, berlokasi di Jalan Simpang Kompil, Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara.
Pihak Bunseng melalui kuasa hukumnya, Awaluddin, SH, juga mengungkap adanya riwayat perkara perdata terkait lahan tersebut.
Awaluddin menjelaskan, pada 2002 Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu pernah menggugat pemilik sebelumnya melalui Pengadilan Negeri Kisaran dengan perkara Nomor 20/Pdt.G/2002/PN Kis.
Menurut dia, gugatan tersebut diputus pada 23 April 2003 dan dinyatakan ditolak. Perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
“Perkara tersebut berlanjut sampai kasasi dan gugatan juga dinyatakan ditolak dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2005, dengan Nomor 1853 K/Pdt/2005,” kata Awaluddin.
Dengan riwayat perkara tersebut, pihak Bunseng menilai persoalan kepemilikan dan penguasaan lahan perlu ditempatkan berdasarkan dokumen pertanahan serta putusan pengadilan yang telah ada.
Namun, riwayat perkara tersebut tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen putusan pengadilan dan objek tanah yang secara tepat menjadi pokok perkara, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui isi putusan.
Polisi Turun Tangan, Antisipasi Benturan
Situasi di lapangan juga mendapat pengamanan aparat kepolisian. Kapolsek Limapuluh AKP Salomo Sagala, S.H., bersama jajaran turun langsung ke lokasi.
Kehadiran polisi disebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah kemungkinan terjadinya benturan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Pihak Bunseng melalui kuasa hukumnya meminta warga yang mengatasnamakan Kelompok Tani Perjuangan tidak memasuki lahan tanpa izin maupun merusak pagar yang telah dipasang.
Imbauan tersebut disampaikan dengan alasan agar persoalan tidak berkembang menjadi tindakan yang berpotensi berhadapan dengan hukum.
Pengukuran Ulang Jadi Titik Penting
Sebelumnya, pada Jumat (4/9/2026), dilakukan pengukuran ulang lahan yang melibatkan BPN bersama Polres Batu Bara. Proses tersebut disebut disaksikan Kelompok Tani Perjuangan Desa Lubuk Hulu dan pihak pemilik lahan yang diwakili kuasa hukumnya, Awaluddin, SH.
Pengukuran ulang itu kini menjadi salah satu titik penting dalam perkembangan sengketa, terutama terkait batas dan posisi bidang tanah di lapangan.
Di sisi lain, aktivitas pemasangan pagar menunjukkan bahwa pihak yang mengklaim sebagai pemilik tidak ingin penguasaan fisik atas lahan tersebut terus berlangsung tanpa kejelasan.
Akan Dibangun Koperasi Merah Putih
M. Zais juga mengungkap rencana pemanfaatan lahan tersebut ke depan.
Menurutnya, setelah persoalan penguasaan lahan mendapatkan kejelasan, kawasan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih.
“Kita berharap persoalan ini diselesaikan berdasarkan dokumen dan hukum yang berlaku. Jangan sampai persoalan lahan berkembang menjadi konflik horizontal,” ujar M. Zais.
Sengketa lahan di Lubuk Hulu kini tidak hanya menyangkut pagar dan aktivitas bercocok tanam. SHM, batas bidang tanah, hasil pengukuran BPN, serta riwayat putusan pengadilan menjadi dokumen penting yang akan menentukan bagaimana status dan penguasaan lahan tersebut harus dipandang secara hukum.
Karena itu, semua pihak yang bersengketa dituntut menahan diri dan menempuh jalur hukum apabila masih terdapat perbedaan mengenai hak atas tanah.
Hingga berita ini ditayangkan, Kelompok Tani Perjuangan Desa Lubuk Hulu belum berhasil dikonfirmasi terkait klaim dan tudingan yang disampaikan pihak Bunseng. Upaya konfirmasi telah dilakukan, namun belum mendapatkan respons. Redaksi memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kelompok Tani Perjuangan untuk menyampaikan bantahan, klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila terdapat keterangan yang dinilai tidak sesuai. (Redaksi)
